LONCENG RAKYAT – Pengendalian inflasi serta menyiapkan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat terus dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten. Kali ini, GPM dilaksanakan di Kota Tangerang, Minggu 29 Oktober 2023.
Untuk memastikan acara berlangsung sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar selalu hadir di beberapa kota yang dilaksanakan, termasuk di Kota Tangerang. Al Muktabar menegaskan kembali bahwa GPM merupakan salah satu dari beberapa poin instruksi Presiden Joko Widodo.
Pertama pengendalian inflasi, kewaspadaan terhadap dampak el nino, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengalokasian anggaran stimulus ekonomi dan bantuan sosial, serta program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Kehadiran pemerintah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama ketika harga-harga komoditas pangan makin meningkat di pasaran yang tentunya memberatkan. Sementara untuk inflasi di Provinsi Banten masih terkendali,” kata Al Muktabar dalam beberapa kesempatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Aan Muawanah GPM tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Ketapang saja, namun juga menggaet mitra petani hortikultura, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Bulog, ID Food, RNI, BUMD Agro, Prima Fresh Mart dan lainnya.
“Itu salah satu upaya kami mendukung program pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan, terutama stabilisasi pasokan dan harga pangan, agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan tentunya kualitas yang bagus,” terangnya.
Aan Muawanah menerangkan, komoditi yang dipasarkan terutama komoditas strategis seperti beras, cabe rawit, cabe keriting, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi dan kerbau beku, minyak goreng, gula pasir, terigu dan komoditas lain sebagai pelengkap.
“Tujuannya terutama jelas untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, dan berperan stabilisasi harga, terutama turut berperan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten,” jelasnya. LR-02***
